Presiden Jokowi Minta KPK Perkuat Pencegahan Korupsi di Daerah

Presiden Joko Widodo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat program pencegahan korupsi di tingkat daerah. Hal ini disampaikan dalam rapat terbatas dengan pimpinan KPK di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (24/5/2026). "Saya minta KPK tidak hanya fokus pada penindakan, tapi juga pencegahan. Korupsi di daerah harus dicegah sejak dini," kata Jokowi. Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, menjelaskan bahwa KPK sudah memiliki beberapa program pencegahan di tingkat daerah. "Kami sudah menjalankan program monitoring center for prevention (MCP) di 245 daerah. Kami akan memperluas ke seluruh Indonesia," ujarnya. Jokowi juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. "Dana desa harus benar-benar sampai ke masyarakat. Jangan ada yang memotong atau menyalahgunakan," tegasnya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa pemerintah daerah sudah diminta untuk menerapkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. "Kami sudah mewajibkan seluruh PPD menggunakan sistem e-planning dan e-budgeting," katanya. Ketua KPK, Firli Bahuri, menyambut baik arahan presiden. "Kami akan memperkuat kerja sama dengan KPK Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk membangun budaya anti korupsi di daerah," ujarnya. Data KPK menunjukkan bahwa sepanjang 2025, ada 176 kasus korupsi yang ditangani, dengan 62 persen di antaranya melibatkan pejabat daerah. Kerugian negara dari kasus korupsi tersebut mencapai Rp 3,2 triliun.